Strategi Penambahan Pasukan TNI di Papua Barat

oleh a West Papuan citizen

Menyusul insiden terkini di Distrik Mulia, Kabupaten Jaya Wijaya Papua dimana dua
orang personil TNI tertembak, Panglima TNI Air Marshal Djoko Suyanto menyatakan bahwa
ia tidak akan mengirim pasukan tambahan dari Jawa atau provinsi lainnya di Papua.
Pernyataan ini diterbitkan oleh Antara, kantor berita milik Pemerintah Indonesia pada
tanggal 10 Desember 2006.

Insiden di Distrik Mulia tersebut menimbulkan pertanyaan dalam benak saya. Apakah
TPN-OPM telah mengubah kebijakan mereka? Tahun lalu mereka menyebutkan bahwa mereka
telah menghentikan perang gerilya dan akan menggunakan upaya diplomatik guna mencapai
kemerdekaan.

Untuk pertanyaan ini jawabannya sederhana saja. Kalau memang benar pelakunya adalah
TPN-OPM berarti upaya semua kelompok pendukung Papua Barat di seluruh dunia berjalan
lambat. Mungkin ini menyebabkan TPN kehilangan kesabaran dan mulai meluncurkan
kembali perang gerilya.
Tapi kalau ternyata tidak terbukti mereka yang melakukan serangan, berarti semua itu
adalah upaya provokasi terhadap OPM yang bertujuan menjadikan mereka sebagai kambing
hitam atau menimbulkan propaganda buruk di media massa tentang perjuangan bangsa
Papua.

Di pihak lain, dapatkah kita mempercayai apa yang Air Marshal Djoko Suyanto katakan?

Kita tahu bahwa TNI telah memberikan perhatian besar pada daerah perbatasan darat dan
perairan laut antara Papua Barat, Papua New Guinea serta Australia untuk mencegah
pencari suaka meninggalkan Papua Barat. Lebih banyak aktivis politik melarikan diri
akan dengan mudah mengangkat isu Papua di forum internasional. Untuk menghentikan
mereka, TNI telah memasang pos-pos tambahan di sepanjang perbatasan dan pangkalan
angkatan laut di Merauke dan Maluku Tenggara. Pada bulan April 2006, Angkatan Laut
Indonesia mengirim tiga kapal perang ke Merauke yakni KRI Malahayati, KRI Hasan
Basri, KRI Kalakai, KRI Singa dan KRI Tongkol.

Penggelaran pasukan tambahan di Papua Barat, khususnya di Distrik Mulia dari provinsi
lain akan menimbulkan kritik dari organisasi HAM di Indonesia dan di seluruh dunia.
Demikian pula, menciptakan milisi di Papua adalah tugas yang berat bagi TNI.
Kebanyakan orang Papua enggan menjadi milisi melawan saudara-saudarinya sendiri.

Cara yang paling efektif dan terbaik dalam meningkatkan jumlah pasukan adalah dengan
membuka pendaftaran di dalam Papua Sendiri.

Kurang lebih satu juta pendatang telah masuk dan tinggal di Papua Barat, mulai dari
penjual bakso hingga usahawan dan investor. Sayangnya banyak juga dari pendatang ini
yang tidak sukses.

Jadi cara terbaik untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji tinggi adalah
dengan ikut tes CPNS atau menjadi tentara dan polisi. Oleh karena itu, mereka inilah
yang sekarang menjadi target TNI dalam mendapatkan penerimaan tambahan pasukan di
Papua Barat.

Bila anda datang ke Papua Barat dan melihat ke kodim atau korem di Papua Barat, anda
akan melihat hal ini. Kalau saya hitung secara kasar, andaikan TNI membuka penerimaan
catam (calon tamtama) di 9 kabupaten induk di seluruh tanah Papua sebanyak 50
orang/kabupaten induk maka akan didapatkan 9 x 50 = 450 personil tentara baru.

Kebanyakan dari personil ini bukan dari penduduk asli melainkan pendatang. Sebagian
dari mereka berasal dari keluarga transmigran yang tiba antara tahun 1970an dan
1990an. Mereka tidak mau mengikuti jejak orang tua mereka menjadi petani dengan hidup
jauh serta terisolasi dari daerah perkotaan.

Banyak dari keluarga transmigran tersebut sebenarnya bukan petani tanpa lahan di
Jawa. Banyak dari mereka adalah tuna wisma di kota-kota besar di Jawa. Mereka dipaksa
menjadi petani oleh pemerintah lewat program transmigrasi. Inilah yang menjadi salah
satu penyebab mengapa sebagian besar dari program transmigrasi gagal mencapai satu
dari berbagai target utamanya yakni swasembada beras bagi Papua.

Gagal menjadi perantau sukses di tanah Papua, gagal mencapai swasembada beras,
akhirnya pendatang-pendatang muda ini sekarang menjadi sumber utama program
penerimaan personil bagi militer Indonesia di Papua.

... adalah warga yang prihatin tinggal di Papua Barat.