Siaran Pers Kampanye Papua Merdeka

Diterjemahkan oleh: a West Papuan citizen...

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
www.freewestpapua.org
PO Box 656, Oxford OX3 3AP, UK

SIARAN PERS
------------------------------
30th January 2007

"BIARKAN PAPUA BARAT MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA BAGI
KEMERDEKAAN!" KATA ANGGOTA PARLEMEN (MP) OXFORD KETIKA MENTERI-MENTERI
INDONESIA BERKUNJUNG KE LONDON, MP ANDREW SMITH BERKATA BAHWA INILAH
SAATNYA BAGI SEBUAH REFERENDUM KEMERDEKAAN PAPUA BARAT, DALAM SEBUAH
SURAT KEPADA PRESIDEN INDONESIA

SEKARANG, JANUARI 2007, DI HUTAN-HUTAN NEW GUINEA, TENTARA-TENTARA
INDONESIA membakar rumah dan gereja-gereja serta memaksa ribuan penduduk
sipil Papua yang tidak berdosa untuk meninggalkan kehidupan mereka
menuju bukit-bukit. Sementara itu di London besok (31 Januari 2007),
Sekretaris Luar Negeri, Margaret Beckett akan mengadakan pembicaraan
dengan menteri-menteri luar negeri, pertahanan dan perdagangan.

Bagi MP Oxford Timur, Andrew Smith, kunjungan menteri-menteri Indonesia
itu ke London adalah sebuah kesempatan penting buat menyuarakan hak-hak
orang Papua Barat. Sebagai ketua kelompok parlemen di Papua Barat, Tn.
Smith, mantan menteri Pemerintah Partai Buruh Tony Blair, telah menulis
pada Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyerukan militer
Indonesia agar menghentikan serangan-serangannya terhadap masyarakat
sipil Papua dan kepada Pemerintah Indonesia agar menghormati hak
orang-orang Papua untuk memilih antara tetap di dalam Indonesia atau
merdeka.

Surat tersebut (yang dikopi di bawah) akan disampaikan kepada
Menteri-menteri Indonesia di Kantor Luar Negeri pada makan siang besok
oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat & bekas tahanan politik, BENNY
WENDA, yang tinggal di pengasingan di konstituensi Oxford Timur Andrew
Smith.

KAMPANYE PAPUA BARAT MERDEKA, sebuah kelompok kerja yang berbasis di
Oxford dengan Benny Wenda bagi kemerdekaan Papua Barat, akan juga
mengadakan demonstrasi di luar Kantor Luar Negeri besok selama kunjungan
Menteri-menteri Indonesia itu.

SELESAI

Catatan Editor: Papua Barat, kurang lebih 150 mile di sebelah utara
Australia, adalah separuh dari pulau New Guinea dan berbatasan dengan
negara yang merdeka yakni Papua New Guinea. Setelah invasi Indonesia
pada tahun 1962, Indonesia melaksanakan sebuah "referendum" pura-pura
("Act of Free Choice 1969") yang mana 1.026 orang Papua dari penduduk
800.000, dipaksa di hadapan todongan senjata guna memilih 100% menerima
penguasaan Indonesia.

KESEMPATAN-FOTO: 1.00 pm, Rabu 31 JANUARI 2007: Benny Wenda, mengenakan
hiasan kepala burung Cendrawasih, bersama surat MP Andrew Smith dan
pendukung-pendukung Free West Papua Campaign, di luar Kantor Luar Negeri
& Persemakmuran, Whitehall.

Untuk informasi selanjutnya silahkan menghubungi Richard pada 01865
241200, 07989 378828
www.freewestpapua.org

Dewan Perwakilan Rakyat,
LONDON
SW1A 0AA
30th January 2007

Kepada
President Susilo Bambang Yudhoyono
President of Indonesia

Yang Terhormat President Yudhoyono,

Pada saat kunjungan Menteri-menteri Indonesia ke London Saya mengambil
kesempatan untuk menulis guna menyuarakan keprihatinan saya tentang
situasi di Papua Barat. Saya adalah Ketua Kelompok Parlemen Semua Partai
yang concern pada Papua Barat, yang ada demi mempromosikan pemahaman
tentang situasi di Papua Barat dan hak-hak asasi Masyarakat Papua Barat.
Saya menulis dalam kapasitas pribadi, tetapi saya yakin hal-hal di bawah
ini akan dibagikan oleh banyak rekan-rekan yang prihatin dengan Papua
Barat (West Papua).

Kepedulian internasional mengenai situasi di Papua Barat semakin
tercermin dalam keprihatinan yang semakin tinggi di sini di Parlemen
Inggris, seperti yang ditunjukkan pada perdebatan terkini di Dewan
Perwakilan Tuan-tuan (House of Lords), bahwa orang-orang Papua Barat
telah dihalang-halangi kesempatan yang fair guna melaksanakan hak
menentukan nasib sendiri mereka (the right to self-determination) karena
apa yang disebut Act of Free Choice ("Penentuan Pendapat Rakyat") tidak
dilaksanakan sesuai dengan standard-standard demokratik internasional,
dan Perserikatan Bangsa-bangsa (UN) pada gilirannya gagal untuk
menegakkan hak-hak rakyat Papua Barat.

Demi menyuarakan ketidakadilan ini, ada kasus yang sangat kuat bagi
sebuah referendum menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat dengan satu
orang, satu suara.

Saya tertarik melihat pernyataan pemimpin baru dari sub-komite Asia dan
Pasifik Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Anggota Kongres Eni
Faleomavaega, yang dalam wawancara terkini dengan AP (23 Januari 2007)
menyatakan niatnya dalam memperjuangkan hak Papua Barat guna
melaksanakan pemungutan suara "penentuan nasib sendiri" bagi masa
depannya.

Saya menghargai bahwa anda telah berulang-ulang menyatakan keinginan
anda guna menyelesaikan konflik di Papua Barat "secara damai melalui
dialog" dan hal ini telah disambut oleh orang-orang Papua. Saya berharap
akan ada kesempatan yang lebih awal untuk memungkinkan dialog ini
menjadi kenyataan, dan tanpa pra-kondisi seperti pengecualian
penentuan-nasib sendiri.

Saya prihatin dengan laporan-laporan tentang kondisi sekarang bahwa di
Puncak Jaya, aksi militer dan polisi Indonesia telah mengakibatkan 3.000
penduduk sipil mengungsi ke hutan meninggalkan rumah dan suplai makanan
mereka.

Sebuah pendekatan damai dari semua pihak akan menawarkan suatu
penyelesaian yang menyeluruh yang konsisten dengan prinsip-prinsip
demokrasi. Hal ini harus termasuk di dalamnya penghormatan terhadap
hak-hak asasi manusia dan kesempatan bagi orang-orang Papua untuk secara
damai berkampanye bagi penentuan nasib-sendiri dan kemerdekaan, dengan
mengingat bahwa hal tersebut telah dinyatakan oleh Perjanjian
Internasional PBB tentang Hak-hak Politis dan Sipil, yang telah terima
oleh Indonesia di bawah Pasal 1 (1) bahwa "Setiap masyarakat memiliki
hak untuk menentukan nasib-sendiri. Dengan melihat pada hak tersebut
mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas
mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka."

Sangat menolong jika, sebagai langkah awal, dan sebagai tanda niat baik,
Indonesia dapat melepas tahanan-tahanan politik Papua Barat, termasuk
Filep Karma dan Yusak Pakage, yang masing-masingnya dipenjarakan selama
15 dan 10 tahun karena secara damai menaikkan bendera kemerdekaan Papua
Barat pada 1 Desember 2004.

Akses bagi Papua Barat juga merupakan isu yang menekan. Saat ini akses
ke Papua Barat bagi jurnalis-jurnalis asing, pengamat-pengamat hak asasi
manusia, kelompok-kelompok agama, akademisi, diplomat serta anggota
parlemen seperti yang anda ketahui telah ditutup sama sekali atau sangat
dibatasi.

Pemerintah Indonesia sering mengeluhkan laporan oleh sejumlah
ORNOP-ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah) internasional (yang saat ini
dihalang-halangi memasuki Papua Barat) tentang situasi HAM di Papua
Barat sebagai dibesar-besarkan atau tidak akurat. Hal ini bisa
diselesaikan dengan cara membuka akses bagi Papua Barat, termasuk
daerah-daerah operasi militer Indonesia seperti Puncak Jaya.

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi hendaknya diizinkan juga
mengunjungi pengungsi internal Papua di Papua Barat yang diakibatkan
oleh aksi militer itu, dan badan-badan bantuan internasional harus
diizinkan aksesnya untuk mendistribusikan bahan-bahan makanan dan
pemondokan darurat yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi-pengungsi
Papua.

Demokrasi dan nilai-nilai demokratik sangat penting bagi Indonesia,
sebagai mana hal ini penting di seluruh dunia, dan saya harap anda akan
merespon secara positif kepada poin-poin di atas, sehingga rakyat Papua
Barat juga dimungkinkan melaksanakan hak-hak demokratik mereka
sepenuhnya.

Hormat saya,
Anggota Parlemen

Rt Hon Andrew Smith