Sebuah kampanye iklan TV untuk mengangkat isu HAM di provinsi tersebut

Seorang jutawan Australia sedang menyiapkan sebuah iklan televisi yang akan ditayangkan di seluruh Asia Tenggara guna mendesak Jakarta mengizinkan pemantau-pemantau HAM masuk ke Papua, provinsinya Indonesia.

Presenter/ Pewawancara: Graeme Dobell

Pembicara: usahawan jutawan Australia Ian Melrose; aktivis Papua Clemens Runawery

DOBELL: Iklan televisi itu menayangkan gambar Perdana Menteri Australia, John Horward dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Versi sebelumnya yang disiarkan di Australia bulan lalu. Sekarang sebuah serial baru direncanakan akan ditayangkan pula di seluruh Asia Tenggara. Iklan tersebut diluncurkan pada sebuah konferensi pers di Parlemen Australia di Canberra yang diselenggarakan oleh empat Anggota Parlemen (MP)- seorang anggota MP independen and seorang MP partai Buruh di majelis rendah, dan senator-senator dari Partai Demokrat dan Partai Hijau.

Fokusnya ada pada perjanjian keamanan Australia-Indonesia yang ditandatangani bulan November. Walaupun telah ditandatangani perjanjian itu belum mendapat persetujuan lewat ratifikasi oleh Komite Traktat Parlemen Australia. Iklan tv tersebut menyerukan agar traktat tersebut perlu diamandemen agar mencantumkan klausa tentang HAM. Sponsor iklan itu adalah, businessman jutawan Ian Melrose. Ia pernah melancarkan kampanye serupa untuk membuat malu Pemerintah Australia atas perjanjian-perjanjiannya dengan Timor Timur. Tn. Melrose berkata dia akan menayangkan iklan tv itu di seluruh Asia Tenggara untuk mempermalukan Australia dan Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia di Papua.

MELROSE: Harapan saya adalah bahwa sebagai hasil dari ini maka kedua pemerintah memutuskan untuk mencantumkan pengawasan hak asasi manusia ke dalam traktat tersebut dengan Australia dan itu akan menjadi hasil yang baik bagi rakyat Papua Barat dan Indonesia. Tak akan ada yang kalah.

DOBELL: Apakah penayangan iklan di Asia, akan membawa dampak yang lebih besar daripada penayangannya di Australia?

MELROSE: Australia dan Indonesia sensitif terhadap pendapat negara-negara lain. Penayangan isu ini akan membuat setiap orang tahu apa yang terjadi pada saat ini sebagai tidak benar, serta tidak terhormat, sehingga akan mengusik kepada kedua pemerintah dan mereka mungkin akan melaksanakan pengimplementasian pengawasan HAM di Papua Barat dan mengizinkan masuknya wartawan-wartawan. Jika wartawan-wartawan diizinkan masuk, pengawasan HAM akan menjadi proses yang jauh lebih mudah karena militer Indonesia tidak mau perbuatan-perbuatannya diketahui.

DOBELL: Apakah anda menemui kesulitan menayangkan iklan tersebut di Asia? Apakah ada beberapa jaringan televisi yang kuatir menyerang Indonesia?

MELROSE: Saya kira itu bukan masalahnya. Akan ada orang yang menerima uang itu.

DOBELL: Iklan lainnya menceritakan Clemens Runawery, yang melarikan diri dari Papua pada tahun 1969 dan tinggal di pengasingan di Papua New Guinea. Dia berkata bahwa ada proses genocide yang berlangsung secara perlahan di Papua, karena masuknya kaum pendatang dari Indonesia. Tn. Runawery berkata bahwa di bawah pemerintahan Belanda pada awal tahun 1960an, orang-orang Papua mencapai 96 persen dari populasi di apa yang sekarang menjadi provinsinya Indonesia. Dewasa ini, dia menyebutkan bahwa hanya 65 persen penduduk yang merupakan orang Papua, sisanya 35 persen berasal dari wilayah Indonesia.

RUNAWERY: Kelebihan penduduk di sisi Indonesia berlangsung jauh lebih cepat daripada populasi orang Papua. Tak seorangpun yang mungkin bertanya mengapa, tetapi jawaban terhadap hal itu adalah lewat transmigrasi, resmi dan tidak resmi atau yang biasa disebut migran spontan. Mereka datang hampir 5000 orang setiap minggu dan kebijakan ini merusak, membahayakan keberadaan orang Papua, dalam hal penjagaan budaya dan keberadaan sebagai sebuah kelompok etnik.

Translated by a West Papuan citizen for www.westpapua.ca